NADINARASI.COM – Tinjauan permasalahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak, pada paparan sebelumnya (bagian 1 dan bagian 2), selain telah diulas seputar populasi dan dampak sosial-ekonominya, juga diuraikan tentang penularan dan langkah pengendaliannya. Dalam tinjauan kali ini, elaborasi diarahkan pada urgensi dan strategi penanganan melalui vaksinasi.
Sebagaimana telah diketahui bersama, pemerintah telah melakukan impor vaksin PMK, namun setidaknya hingga tinjauan ini diturunkan, aksi vaksinasi terhadap hewan-hewan ternak yang rentan belum memperlihatkan gerakan yang masif. Padahal, kecepatan penyebaran virus PMK terus melaju pesat hingga jumlah ternak yang terjangkit sakit, jumlahnya kian melejit. Ratusan ribu hewan ternak telah terjangkit meliputi wilayah lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia.
Urgensi Vaksinasi
Mengingat sangat cepatnya penyebaran virus PMK melalui berbagai perantara, terutama melalui udara dan lalulintas hewan, maka vaksinasi perlu dipercepat karena sangat mendesak untuk dapat segera mengendalikan penyebarannya. Pemerintah dan segenap sumber daya harus dikerahkan maksimal, termasuk juga untuk menemukan vaksin yang sesuai dengan jenis virus di lapangan. Apalagi virus PMK selama ini yang selama ini pernah ada jumlahnya sekitar 7 (tujuh) serotipe, yaitu A, O, C, A1, SAT1, SAT2, SAT3, dan Asia1, yang endemik di berbagai negara. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya serotipe lain yang mewabah saat ini, yang berpotensi memerlukan vaksin yang berbeda pula.
Belum lagi dengan kemampuan virus PMK yang mudah atau cepat bermutasi, sehingga dimungkinkan dalam satu serotipe, akan ada banyak topotipe yang terdiri dari banyak lineage, sehingga vaksin impor bukan tanpa potensi kesalahan terhadap kepastian jenis virus yang berkembang di lapangan (Indonesia) saat ini.
Oleh karena itu, dapat didorong pengembangan atau produksi vaksin yang ideal sesuai dengan karakter virusnya. Untuk itu, akan lebih mudah produksi vaksin dilakukan di dalam negeri. Vaksin impor diharapkan hanya untuk mengisi kekosongan untuk tujuan dapat segera melakukan vaksinasi. Namun untuk vaksin selanjutnya, pemerintah dapat memproduksi vaksin di dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), sebuah Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Hewan dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pusvetma menyatakan telah siap memproduksi vaksin yang diperkirakan bisa dihasilkan paling lambat pada Agustus atau September 2022 ini.
Jika fasilitas yang dimiliki Pusvetma dirasa memerlukan penguatan, maka vaksin dapat diproduksi bekerjasama dengan berbagai lembaga yang kompeten di dalam negeri. Termasuk pihak swasta dengan bidang usaha yang relevan, dapat dilibatkan untuk bersama-sama memproduksi vaksin PMK yang kesesuaian atau kecocokannya lebih akurat dengan virus yang mewabah di berbagai lokasi di Indonesia.
Vaksinasi yang Efektif
Untuk mencapai tujuan agar vaksinasi berjalan efektif, maka vaksin yang diberikan harus cocok. Untuk menghasilkan jenis virus yang cocok, maka riset terhadap sample virus sebaiknya dapat dilakukan di berbagai lokasi wabah, agar dapat dipastikan bahwa di berbagai lokasi memiliki jenis virus yang sama. Hal ini untuk mengantisipasi agar vaksin yang diproduksi bisa cocok dengan jenis virus di masing-masing lokasi. Tujuan utamanya adalah agar vaksinasi bisa benar-benar efektif menangkal virus PMK di semua lokasi.
Vaksinasi bisa tidak efektif jika vaksin yang diberikan tidak cocok dengan jenis virusnya, sehingga virus akan tetap berkembang dan kembali menulari hewan ternak di lokasi lain. Ini tak lain dengan pertimbangan yang terkait dengan mudahnya virus PMK mengalami mutasi.
Yang juga penting untuk mencapai hasil vaksinasi yang efektif adalah efikasinya tinggi, namun diharapkan tetap dengan biaya produksi yang relatif terjangkau atau tidak mahal. Akan lebih efektif lagi, jika vaksin yang diproduksi dapat mencapai kekebalan jangka panjang.
Pengalaman Indonesia yang telah pernah mampu memproduksi vaksi PMK menjadi modal besar bagi keberhasilan produksi vaksin PMK yang efektif di dalam negeri saat ini. Indonesia pernah terbebas dari PMK sejak tahun 1986, diakui di lingkungan ASEAN sejak 1987, dan diakui secara internasional oleh organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties-OIE) sejak 1990.
Harus menjadi pelajaran memang, ketiadaan stok vaksin selama ini memberikan kontribusi pada cepatnya penularan dan penyebaran PMK sehingga membutuhkan waktu bagi pemerintah untuk melakukan impor. Namun diharapkan vaksin produksi dalam negeri tetap menjadi prioritas, karena lebih dekat dengan sumber kasus, dapat dengan intens melakukan riset untuk menghasilkan vaksin yang sesuai atau cocok dengan jenis virus yang mewabah di lapangan.
Dengan melakukan produksi vaksin di dalam negeri oleh Pusvetma, maka dapat lebih memastikan bahwa antigen dalam sediaan vaksin bisa homolog atau sesuai cocok sama dengan virus PMK yang menjadi penyebab wabah saat ini. Apalagi ada potensi berbeda daerah bisa berkemungkinan berbeda jenis virus PMK-nya, maka produksi vaksin dalam negeri merupakan langkah strategis untuk memberikan vaksin yang sesuai dengan jenis virus di masing-masing wilayah. Dengan demikian, diharapkan vaksin yang diberikan lebih efektif menciptakan kekebalan bagi hewan ternak strategis di Indonesia.
Konten ini dapat dikutip, atau dipublikasikan ulang, dengan mencantumkan sumber nadinarasi.com
